Pembelajaran Pemilu

Caleg DPRD Kab/Kota

2008-11-03T05:27:00.000-08:00

BERIKUT NAMA-NAMA CALEG DPRD KAB/KOTA YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK ANDA PILIH :

(bila anda memiliki relasi, kerabat, keluarga, teman atau siapapun yang anda kenal serta berdomisili di dapil caleg yang namanya tercantum di bawah ini atau menjadi pemilih di dapil tersebut, maka referensikan kepada mereka untuk memilih nama caleg ini, mengapa ???, klik disini alasannya)

SETUJU….!!!, AYO BANTU MEREKA AGAR TERPILIH

BERITAHU KERABAT/PARA PEMILIH SESUAI DAPIL

–——————————————————————————————————————————————————

siapa menyusul?

Kirim Caleg Anda (klik disini…HUBUNGI IJRSH…klik disini)

–——————————————————————————————————————————————————

dst (klik disini…HUBUNGI IJRSH…klik disini)

Caleg DPRD Provinsi

2008-11-03T05:25:00.000-08:00

number of visitors

(Siapapun anda; caleg, simpatisan atau siapapun bila merasa menemukan/memiliki figur yang sesuai kriteria caleg yang baik dan benar (OK&V), kirimkan datanya agar dimuat di halaman ini, mari kita sukseskan mereka)

BERIKUT NAMA-NAMA CALEG DPRD PROVINSI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK ANDA PILIH :

SETUJU….!!!, AYO BANTU MEREKA AGAR TERPILIH

–——————————————————————————————————————————————————

DAPIL JABAR VIII meliputi wilayah Kab. Indramayu, Kab/Kota Cirebon (pilihlah dengan memberi tanda centang)

5. Dian Rahadian, SH (23. Partai Golkar)

Nomor Parpol : 23
Nama Parpol : Partai Golongan Karya (P. GOLKAR)
No. Urut Caleg : 5
Nama Caleg : Dian Rahadian, S.H.

Profil Dian Rahadian, SH (under construction)

–——————————————————————————————————————————————————

kirimkan data caleg anda

–——————————————————————————————————————————————————

(Masih Kosong)

–——————————————————————————————————————————————————

kirimkan data caleg anda

–——————————————————————————————————————————————————

(Masih Kosong)

–——————————————————————————————————————————————————

dst (klik disini…HUBUNGI IJRSH…klik disini)

Caleg DPR-RI

2008-11-03T05:06:00.000-08:00

number of visitors

BERIKUT NAMA - NAMA CALEG DPR YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK ANDA PILIH :

SETUJU….!!!, AYO BANTU MEREKA AGAR TERPILIH
BERITAHU KERABAT/PARA PEMILIH SESUAI DAPIL

–——————————————————————————————————————————————————

1. Sahat SInaga, SH, M.Kn (25. PDS) DAPIL JABAR VI meliputi wilayah Kota Bekasi & Kota Depok (pilihlah dengan memberi tanda centang)
- Nomor Parpol : 25
- Nama Parpol : Partai Damai Sejahtera (PDS)
- No. Urut Caleg : 1
- Nama Caleg : Sahat Sinaga, S.H, M.Kn
Profil Sahat Sinaga, S.H, M.Kn (under construction)
Melihat Profil Silahkan Klik Gambar

–——————————————————————————————————————————————————

kirimkan data caleg anda

Melihat Profil Silahkan Klik Gambar

Selebritis di Pemilu 2009

2008-11-03T04:18:00.001-08:00

oleh : Indra JR, SH

Dari publikasi media, tercatat 34 Selebritis (artis) yang akan bertarung di Pemilu 2009, menjadi Anggota DPR RI. Yang menarik PAN tercatat yang paling banyak menggunakan artis sebagai bakal calegnya (19 Orang), selanjutnya PPP (5 orang), PDS dan PDIP (masing-masing 4 orang), Gerindra (2), Golkar (2), serta PPIB (1 untuk DPRD Provinsi).

Menurut saya fenomena ini terjadi karena :

Beratnya persaingan Pemilu 2009 dengan sistem PT 2,5 % dan ET 3 % sekaligus
Banyaknya Parpol Peserta Pemilu 2009 (38 Parpol), sehingga persaingan menjadi ketat, sehingga parpol membutuhkan vote getter (khususnya untuk pemilih pemula yang diperkirakan sekitar 30-40 % dari jumlah pemilih. Nah untuk pemilih pemula ini yang paling cocok adalah selebritis sebagai vote getter-nya)
Naiknya citra artis menjadi politisi akibat pengalaman beberapa Pilkada yang dimenangkan para artis (Rano Karno-Tangerang, Dede Yusuf-Jabar), dalam hal ini terjadi euforia dikalangan artis sendiri, dan berakibat terjadinya phobia dikalangan politisi atau parpol, mau tidak mau harus merangkul para selebritis.

Berikut daftar parpol dengan para caleg selebritis-nya :

NB : bisa jadi jumlah ini lebih banyak lagi, karena sampai tanggal 16 September 2008, KPU masih memberi kesempatan kepada parpol untuk mengganti dan atau menambah daftar calegnya.

Ternyata Panggung Hiburan akan berpindah ke Senayan…semoga para selebritis pada terpilih agar rapat-rapat disenayan lebih segar dan menawan,dengan demikian para wakil rakyat tidak pada molor lagi saat bersidang…AMIN… GETINDRA

Salam Berbagi

Posted by: ijrsh | August 21, 2008

Klasifikasi Parpol Peserta Pemilu 2009

2008-11-03T03:36:00.000-08:00

oleh : indra jaya rajagukguk, sh

Genaplah sudah 34 peserta pemilu 2009, setelah KPU mengumumkan parpol yang lolos verifikasi faktual (18 parpol baru) pada senin, 7 Juli 2008.

Berikut daftar organisasi peserta pemilu (opp) 2009 :

Dari data diatas, maka opp 2009 dapat diklasifikasi atas 4 (empat kategori), yaitu :

Parpol Lolos ET pada Pemilu 2004 (Golkar, PDIP, PKB, PKS, PAN, PPP, Demokrat)
Parpol tidak lolos ET Pemilu 2004 tetapi diuntungkan oleh A.P UU Pemilu no. 10 Th. 2008 ( PBB, PBR, PDS, PKPI, PKPB, PPDI, PPDK, Pelopor, PNI Marhaen)
Parpol tidak lolos ET sekaligus tidak punya kursi DPR pada pemilu 2004, sehingga harus berganti nama dan mendaftar ulang kembali layaknya parpol baru (PNBK Indonesia, Patriot, PPIB, PPD)
Parpol baru; parpol yang mendaftar ke KPU, lolos verifikasi administrasi dan faktual (14 parpol)

Bahwa lolosnya 34 parpol ini sudah diprediksi oleh ijrsh (lihat posting 23 Juni 2008). Bagaimana peta kekuatan 18 parpol ini ?, dapatlah kita lihat dari jumlah (banyaknya) sebaran provinsi dimana mereka dinyatakan lolos verifikasi faktual.

Berikut lihat bagannya : (klik saja)

rekapitulasi-parpol-menuju-opp-pemilu-2009

Posted by: ijrsh | Juli 8, 2008

PROFIL PARPOL PESERTA PEMILU 2009

2008-11-03T03:30:00.000-08:00

number of visitors

oleh : indra Jaya rajagukguk, sh

Berikut profil 34 Parpol peserta pemilu 2009. Profil berisi antara lain no. urut, nama & lambang parpol; visi; proses pendirian; serta Pengurus Parpol tingkat Pusat (Nasional), Provinsi Jawa Barat & Kota Bandung.

klik dibawah ini :

Profil Parpol Peserta Pemilu 2009 tingkat Nasional-Prov. Jabar-Kota Bandung (dibawah bertanda *)

(Penyempurnaan & UPDATE DATA)

Pasca putusan PTUN dalam gugatan Muchtar Pakpahan cs, maka KPU menambahkan 4 Parpol (Buruh, PSI, Merdeka & PPNUI) sebagai peserta pemilu 2009 tambahan dari 34 parpol yang disahkan sebelumnya.

Disini *Profil-Parpol-Nasional-Lokal-Pemilu-2009*

Sekarang, parpol peserta pemilu 2009 menjadi 44 Parpol (38 Parpol Nasional + 6 Parpol Lokal di NAD). Untuk melihat secara khusus satu persatu 44 Parpol dimaksud, klik dibawah ini (leave a respone) :

Profil Lengkap Parpol Peserta Pemilu 2009

Posted by: ijrsh | Agustus 8, 2008

PRO KONTRA PARPOL KRISTEN

2008-11-03T03:18:00.000-08:00

Berikut suntingan pemikiran tentang perlu atau tidaknya parpol kristen di Indonesia, dikutip dari sebuah perdebatan intelektual dalam suatu milis. Selamat membaca & akhirnya salam berbagi untuk kita semua, ijrsh.

POLEMIK PARTAI KRISTEN

oleh : daniel rohi *

URGENSI PARTAI KRISTEN

Wacana perlu atau tidak partai politik berlabelkan Kristen dihadirkan di negara Indonesia yang majemuk telah berlangsung sejak berdirinya republik ini, dan ini merupakan suatu pergumulan yang akan terus ada, manakala umat Kristen di Indonesia hendak merumuskan bentuk partisipasi Krsitiani di dalam lapangan politk.

Pada awal berdirinya republik ini, suatu konperensi penting telah diadakan di Karanpandan Solo, pemimpin gereja dan cendekiawan Kristen secara intensif telah mendiskusikan persolan keterlibatan umat Kristen di dalam politik. Yang menarik dalam diskusi tersebut, Mr. Amir Syarifudin (seorang tokoh Kristen yang memiliki peran penting dalam sejarah RI) salah seorang peserta dalam komperensi tersebut mengatakan bahwa apabila orang Kristen merasa kepentingan mereka tidak terwakili dan terancam oleh golongan lain, maka pendirian sebuah partai politik kristen merupakan suatu kemestian. Pendapat ini secara positif ditanggapi oleh ahli etika Kristen Pdt. Dr.Verkuil yang berujar bahwa berpolitik bagi warga gereja merupakan pengabdian kepada Kristus Kepala Gereja. Dengan kata lain kehadiran Kristen di panggung politik adalah suatu panggilan yang wajib ditunaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban iman.

Didalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 18 nopember 1945 berdirilah Partai Kristen Indonesia (parkindo) sebagai lanjutan dari Partai Kristen Nasional (PKN) yang diketuai oleh akademisi yang juga adalah rektor pertama Universitas Indonesia, Prof.Dr.W.Z Johannes. Mereka yang menggagas partai ini bukan orang-orang yang handal dan berpengalam dibidang politik, melainkan warga gereja yang awam didalam politik, namun memiliki integritas dan ketajaman visi mengenai masa depan Indonesia dan terpanggil untuk berkarya bagi bangsanya. Keputusan untuk melahirkan Parkindopun diwarnai dengan polarisasi pendapat diantara mereka yang menghendaki didirikan partai dengan mengunakan nama Kristen dan pihak lain yang keberatan.

Kiprah Parkindo di arena politik nasional cukup diperhitungkan, hal ini bukan hanya dilihat dari pemikiran-pemikiranya yang konsisten terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tetapi juga kader-kader parkindo tidak pernah absen didalam mengisi kursi sebagai menteri didalam kabinet, bahkan Dr.Johanes Leimena sebagai ketua umum Parkindo pernah menjadi wakil perdana menteri (waperdam), dan yang mengagumkan beliau dipercaya memegang jabatan sebagai pejabat (acting) presiden RI selama enam atau tujuh kali, ketika bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

Menelusuri keterlibatan parkindo didalam tugas kesejarahanya dapat memberikan pelajaran yang berharga minimal untuk meyakinkan mereka yang ragu bahkan ‘alergi’ akan kehadiran partai yang mengunakan simbol Kristen. Secara umun keraguan yang senantiasa dikemukakan berkisar kepada dua hal pokok yakni :

Pertama keraguan bahwa partai Kristen akan menjadi suatu kelompok yang eksklusif, atau bahkan akan terjebak kepada primodialisme sempit yang akan menghambat proses integrasi bangsa. Anggapan ini tidak berasas kukuh, sebab didalam upaya membangun masyarakat yang demokratis perbedaan merupakan suatu unsur yang perlu aktualisasikan secara jujur dan terbuka sehingga setiap kelompok masyarakat akan memahami apa yang menjadi keinginan dan harapan kelompok lain. Walau tidak menutup kemungkinan akan berpotensi konflik. Jika proses ini dikelola dengan baik, maka potensi konflik tersebut akan bemuara pada suatu konsensus bagi tercipta suatu iklim politik untuk saling mengakui dan menerima.

Keraguan seperti ini kerapkali dihembuskan oleh orang Kristen yang sudah mapan didalam partai-partai yang tidak berlebelkan kristen atau yang berpikiran dualisme yang secara tajam memisahkan antara keterlibatan dalam politik dengan keyakinan iman. Alasan yang cukup ‘rohani’ yang digunakan adalah orang kristen hendaknya menjadi garam dengan melibatkan diri bersama-sama kelompok lain. Dengan selogan orang Kristen hendaknya ada dimana-mana, namun tidak dapat dipungkiri fakta bahwa ketika berada dimana-mana, sekaligus menjadi korban dimana-mana.

Selain itu, sudah terbukti bahwa, keberadaan parkindo dalam sejarah perpolitikan Indonesia, tidak menimbulkkan kesan yang ekklusif dan primodialisme malainkan inklusif dan nasionalis serta produktif didalam mewujudkan integarsi dan demokratisasi. Nasionalisme dan sikap negarawan yang ditunjukan oleh tokoh-tokoh parkindo tidak dapat diragukan. Secara kreatif dan proporsional, kekristenan dan nasionalisme, iman dan politik atau kasih dan kekuasaan dapat dipadukan dan dimaknai bahwa menjadi orang Kristen sejati identik dengan menjadi orang Indonesia sejati.

Kedua keraguan yang bersifat pragmatis dengan kuantitas sebagai pertimbangan. Jumlah umat kristen sebagai basis massa yang minoritas adalah sukar bagi partai Kristen untuk berperan secara efektif. Pandangan ini benar kalau orientasi pendirian partai adalah untuk meraih kekuasaan semat-mata. Apabila dilihat dari perspektif partisipasi dan emansipasi politik, maka jumlah pendukung bukan menjadi faktor dominan melainkan ketajaman dan kekritisan para pegiat partai didalam memahami dan mengartikulasikan aspirasi dari konstituennya dikaitkan dengan prilaku kekuasaan. Kalau kemampuan ini dimiliki dan menjadi kekuatan, maka dukungan masyarakat akan datang seiring dengan perjalanan waktu.

Dalih kuantiti ini, kalau mau ditelusuri lebih lanjut merupakan buah dari sikap sindrom minoritas (minority complex) yang masih membelenggu mayoritas umat Kristen dan ini tercermin dengan sikap selektif diri (self censorship) berlebihan didalam merespon suatu perubahan, apalagi perubahan tersebut bernuansa SARA yang selama pemerintah orde baru tabu untuk dibincangkan, karena dianggap sensitif. Pilihan yang diambil oleh pengaut sindrom ini adalah tetap menikmati suasana tenang dan damai didalam wilayah kenyamanan (comfort zone) meminjam terminologi Stephen Covey, daripada berpeluh dan bergumul didalam mengarugi tantangan jaman ditengah masyarakat Indonesia yang sedang berubah secara drastis dan cepat pada semua ranah kehidupan.

Selain dua hal diatas, alasan pokok yang perlu direnungkan mengenai perlunya wadah politik Kristen adalah terkait dengan makna kehadiran suatu partai politik. Suatu partai politik Kristen hendaknya berperan untuk; pertama sebagai media pendidikan politik bagi warga gereja. Melalui partai proses pendidikan politik dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pendidikan politik yang dimaksud adalah memberikan kesadaran kepada setiap warga gereja mengenai tugas dan tanggungjawabnya sebagai warga negara, sekaligus sebagai warga gereja.

Pembinaan ini diharapkan akan melahirkan warga negara yang mampu melihat suatu persoalan dibidang politik bahkan semua bidang kehidupan dengan catur sikap yakni positif,kristis,kreatif dan relalistik. Sikap positif bermakna didalam meninjau sesuatu tanpa terlebih dahulu berprasangka buruk. Dengan sikap seperti itu memungkinkan persoalan tersebut secara kritis di perhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan untuk dievaluasi bagi memahami kehendak dan rencana Tuhan. Selanjutnya secara kreatif melakukan upaya mencari alternatif penyelesain dan ini dilakukan dengan batas-batas yang realistik. Singkatnya pendidikan politik diorientasikan untuk menghasilkan kewarganegaraan yang bertanggungjawab, sehingga tidak mudah menjadi papan selancar politik oleh kelompok-kelompok yang tidak bertangungjawab.

Kedua partai politik Kristen hendaknya menjadi wahana bagi lahirnya kader-kader terbaik untuk mengisi kepemimpinan bangsa dan gereja disemua peringkat. Kedepan menjadi pemimpin nasional dan lokal yang berada dilegislatif maupun eksekutif mau atau tidak akan diprioritaskan kepada kader-kader partai. Untuk itu, struktur, mekanisme dan program kerja dari partai diproyeksikan untuk melahirkan kader-kader yang visioner, berintegritas, memiliki komitmen moral yang tinggi sehingga sanggup melayani, beradaptsi dan akomodatif didalam suatu iklim kerja senantiasa berubah serta diwarnai dengan intrik dan kompetisi.

Terakhir sudah tentu partai kristen harus memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan umat Kristen. Secara umum dan ideal harapan dan keinginan ini, merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia yakni terwujudnya masyarakat indonesia yang adil, sejahtera, dan demokratis didalam kerangka NKRI yang berdasarkan pancasila bagi memastikan tanah air Indonesia sebagai medan pelayanan bagi pewartaan cinta kasih Tuhan.

Hal ini dimungkinkan apabila partai berorientasi kerakyatan atau menjauhkan diri dari sikap populis dan elitis, dalam arti gagasan dan pembentukan partai benar-benar merupakan refleksi keinginan dan harapan masyarakat yang berada di akar rumput.

Singkat kata, kehadiran suatu partai yang berlebelkan Kristen hendaknya disambut dengan penuh pengharapan bagi memberikan kontribusi bagi terbentuknya Indonesia baru yang utuh, adil dan demokratis. Partai hendaklah dilihat sebagai salah satu, bukan satu-satunya alat perjuangan oleh karena itu, partai berlabelkan Kristen hanya akan eksis sepanjang ada kesadaran dari setiap komponen pendukungnya untuk melihat politik sebagai etika untuk melayani Tuhan dan sesama dan bukananya akses untuk meraih kekuasaan belaka, untuk itu integritas moral para pegiatnya harus menjadi basis didalam perjuangan.

* Staf pengajar jurusan teknik elektro dan elektronika program bersama Universiti Putra Malaysia (UPM) -College UNITI, Tinggal di Negeri Sembilan-Malaysia

Catatan :

Bold dan underline pada tulisan oleh ijrsh
Tulisan ini adalah debat dalam sebuah milis antara Daniel Rohi dengan Yohanes Sulaiman sekitar tahun 2003, perdebatan mereka tersebut kini masih kontekstual dan dapat menambah wawasan, sehingga dimuat pada blog ini, untuk melihat lebih lengkap perdebatan tersebut (BUKA HALAMAN BELAJAR, POIN B, NO. 5).

Posted by: ijrsh | Juli 28, 2008

BAGAIMANA MENJADI ANGGOTA DPD ?

2008-11-03T03:15:00.000-08:00

Oleh : Indra Jaya Rajagukguk, SH

Sistem Bikameral (DPR & DPD) dalam sistem politik Indonesia telah dimulai sejak Pemilu 2004. Untuk Pemilu 2009, tahapan pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah dimulai proses pendaftaranya. Sebagaimana rapat pleno KPU pada Jumat, 4 Juli 2008 pendaftaran calon anggota DPD diperpanjang sampai 14 Juli 2008.

Peserta Pemilu Anggota DPD adalah peserta perseorangan dan dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Untuk menjadi anggota DPD pada pemilu 2009, hal-hal yang harus diperhatikan adalah persyaratan, berbagai berkas formulir dan berkas lainnya (misal : surat pernyataan), serta tahapan & jadwal pemilu 2009 terkait DPD. Pahamilah setiap mekanisme dan aturan terkait DPD; dalam hal ini merujuk kepada UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, serta Surat -Surat Keputusan atau Juknis - Juknis KPU terkait DPD (Misal : Juknis No. 2262/F5/VI/2008 tentang Pendaftaran dan Verifikasi Perseoranqan Calon Anggota di DPD Pemilu 2009).

Persyaratan Calon Anggota DPD

Ada 16 (enam belas) item untuk dapat menjadi anggota DPD, sebagaimana diatur dalam UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Pasal 12. ke - 16 item dimaksud adalah :

WNI, telah berumur 21 tahun atau lebih;
bertempat tinggal di wilayah NegaNKRI; (NB - Putusan MK : syarat domisili di provinsi untuk calon anggota DPD)
cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
berpendidikan paling rendah tamat sederajat SLTA;
setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
sehat jasmani dan rohani;
terdaftar sebagai pemilih;
bersedia bekerja penuh waktu;
mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Kepolisian, pengurus pada BUMN dan/atau BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumberkeuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapatditarik kembali; dari
bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;
bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurusanggarannya bersumber dari keuangan pada BUMN, dan BUMD, serta badan lain yang negara;
mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
bertakwa kepada TYME;

Tahapan Penting Pencalonan Anggota DPD

Pengambilan Formulir, pendaftaran serta penyerahan berkas persyaratan calon anggota DPD akan berlangsung hingga 14 Juli 2008 di KPU Provinsi masing-masing.

Berikut Tahapan Pemilu DPD yang harus diingat :

Pendaftaran Calon Anggota DPD -27 Juni s/d 10 Juli 2008 - diperpanjang sampai 14 Juli 2008
Penelitian Administratif -2 s/d 15 Juli 2008
Verifikasi Faktual-18 Juli s/d 18 Agustus 2008
Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) -8 s.d. 22 September 2008
Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap -9 s/d 26 Oktober 2008
Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD -27 Oktober 2008

Verifikasi Faktual

KPU Kabupaten/Kota akan melakukan verifikasi faktual dukungan pemilih dan surat pengunduran diri bagi PNS, Anggota TNI/POLRI/pengurus BUMN dan pengurus badan lain yang anggarannya berasal dari keuangan negara setelah sebelumnya dilakukan penelitian administrasi oleh KPU Provinsi.

Sehubungan dengan verifikasi faktual tersebut, KPU telah mempersiapkan Petunjuk Teknis Tentang Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu 2009 . Di dalam juknis tersebut dijelaskan proses tahapan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD.

DCS dan DCT

Pengaturan DCS dan DCT ini tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Bila proses verifikasi faktual telah selesai dilaksanakan, KPU akan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 8 s/d. 22 September 2008.

DCS anggota DPD akan diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harianelektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat (Pasal 71 ayat 3). Selanjutnya, masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan. (Pasal 71 ayat 4). dan media massa

Masukan dan tanggapan diperlukan sebagai verifikasi sekaligus klarifikasi publik (masyarakat), terkait data diri calon berkaitan dengan 16 (enam belas) item persyaratan anggota DPD. Penyampaian masukan dan tanggapan dari Masyarakat harus secara tertulis kepada KPU dengan disertai bukti identitas diri (Pasal 72 ayat 1). Selanjutnya KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD yang bersangkutan (Pasal 72 ayat 2). Hal ini berguna bagi KPU untuk perbaikan DCS anggota DPD.

Sedangkan DCT, akan diumumkan pada tanggal 27 Oktober 2008. Daftar calon tetap anggota DPD disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru (Pasal 75 ayat 2). Sekian.

(ijrsh, cross institute bandung)

Posted by: ijrsh | Juli 7, 2008

Perempuan, Parpol, & Pemilu 2009

2008-11-03T03:11:00.000-08:00

Oleh : Indra JR, SH

Fakta Keterwakilan Perempuan dalam Bacaleg

Ketentuan Pemilu 2009 mensyaratkan keterwakilan Perempuan sebanyak 30 %. Keterwakilan ini berbentuk: jumlah perempuan dalam kepengurusan Parpol (UU PArpol) haruslah 30 % dalam struktur kepengurusan, selanjutnya dalam UU Pemilu, ditegaskan juga, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) setiap parpol harus memenuhi 30 % keterwakilan Perempuan.

Sampai dengan akhir pendaftaran bacaleg di KPU (19 Agustus 2008), terdapat parpol yang belum memenuhi 30 % keterwakilan tersebut. Di KPU Pusat tercatat 13 parpol belum memenuhi syarat tersebut. Bagaimana dengan KPU Provinsi maupu KPU di setiap Kabupaten/Kota ?, pastilah terdapat parpol yang belum memenuhi syarat 30 % keterwakilan Perempuan ini.

Berikut Daftar Parpol yang belum memenuhi 30 % keterwakilan Perempuan :

Perempuan dan Politik

Kaum Perempuan kita selama ini termarjinal dalam dunia politik praktis. Sosialisasi maupun pendidikan politik kepada mereka selama ini (apalagi di rezim orba) tidak terpenuhi. Peran perempuan cenderung sebagai pendamping dalam aktivitas suaminya. Hal ini tercermin dari pola Darma Wanita gaya orba, sehingga kultur ini pun merambat keberbagai organisasi kemasyarakatan (baik yang formil maupun yang non formil), termasuk di parpol.

Gerakan Gender

Pasca Orba alias reformasi, banyak gerakan baru muncul, termasuk dalam hal ini Gerakan Gender. Gerakan Gender; sebuah upaya menghapus hegemoni bahwa perempuan adalah sub ordinat kaum pria dalam berbagai aspek kehidupan (sosial, politik, dlsb). Singkat cerita gerakan gender berhasil dengan baik dan mendapat respon berbagai kalangan termasuk pemerintah. Masih segar diingatan kita tentang rekruitmen KPU Pusat, Parlemen memberi porsi banyak kepada perempuan untuk dipilih menjadi anggota KPU periode 2008-2013.

Sultinya Mencari Caleg Perempuan

Dengan fakta bahwa masih ada parpol yang belum memenuhi syarat 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar bacalegnya menjadi cerminan bahwa kaum perempuan masih belum fasih (asing) berpolitik praktis. Padahal dinamika dan psikologi politik Indonesia beberapa tahun terakhir sangatlah pro perempuan. Dengan demikian Parpol-Parpol pastilah memperhatikan aspek ini, tetapi faktanya para perempuan Indonesia sangatlah sulit diajak menjadi caleg.

Terhadap Parpol yang memenuhi keterwakilan 30 % perempuan juga perlu dilihat, apakah hal ini keterpaksaan untuk memenuhi ketentuan UU semata. sampai-sampai istri maupun anak perempuan para pengurus parpol dijadikan bacaleg, demi terpenuhinya 30 % perempuan dalam daftar (Formulir Model BA) yang diserahkan ke KPU.

Kedepan Perlu Kartini Politik

Tidak ada figur perempuan Indonesia saat ini yang mampu menjadi icon dan pioner menjadi semacam “Kartini” yang berjuang menggerakkan, menyadarkan dan mendidik perempuan Indonesia untuk tertarik kepada dunia pemerintahan (kekuasaan). Hal ini menjadi pengharapan kita bersama, sehingga kedepan tidak ada kesan lagi bahwa kaum perempuan Indonesia harus dibujuk-bujuk berpolitik atau diistimewakan oleh UU untuk menjadi caleg, dlsb. HIDUP PEREMPUAN INDONESIA…

Salam Berbagi

Posted by: ijrsh | Agustus 25, 2008

JADWAL PROSES PENCALEGAN

2008-11-03T03:08:00.000-08:00

Berikut jadwal proses pencalegan pemilu 2009. Menjadi catatan adalah mepetnya waktu proses pencalegan yang ditetapkan oleh KPU. Terkait jadwal proses pencalegn ini, banyak parpol peserta pemilu 2009 melakukan protes. Info yang beredar, KPU akan merespon, sehingga terbuka kemungkinan untuk adanya perubahan, kecuali pengumuman DCT tetap pada tanggal 31 Oktober 2008.

NO.	PERIHAL	JADWAL
1.	Pengajuan Bakal Caleg	14–19 Agustus 2008
2.	Verifikasi Kelengkapan Administratif Bakal Calon	15 Agustus – 7 Sept. 2008
3.	Perbaikan Syarat Calon Dan Pengganti Bakal Calon	10–16 Sept. 2008
4.	Pengumuman Daftar Calon Tetap Calon Legislatif	31 Oktober 2008

Posted by: ijrsh | Juli 28, 2008

KPU REVISI JADWAL PEMILU 2009

2008-11-03T03:03:00.000-08:00

Rapat Pleno KPU - Jumat, 04 Juli 2008, ubah jadwal PEMILU 2009. Selanjutnya diputuskan hari pemungutan suara jatuh pada hari Kamis tanggal 9 April 2009. Untuk itu KPU akan merevisi peraturan KPU nomor 09 Tahun 2009 tentang Tahapan Pemilu 2009.

Akibatnya terjadi pergeseran jadwal yang telah ditetapkan, antara lain :

Klik dibawah ini

revisi-jadwal-pemilu

Posted by: ijrsh | Juli 5, 2008

SYARAT ADMINISTRASI (FORMULIR), TAHAPAN SERTA SCHEDUL PENCALEGAN

2008-11-02T12:15:00.003-08:00

oleh : indra jaya rajagukguk, sh

Bulan Agustus 2008, adalah masa proses pencalegan oleh para bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Dalam Keputusan KPU No. 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalegan, telah ditetapkan tanggal pengajuan bacaleg oleh parpol, hanya 6 hari, terhitung mulai 14 s/d 19 Agustus 2008.

Dalam Keputusan KPU No. 18 tersebut juga telah dilampirkan formulir isian untuk pengajuan bacaleg. Formulir terdiri atas 22 model, dengan karakter berdasarkan isi atau diisi oleh :

1. Parpol (pengurus parpol)

2. Instansi Terkait (Kepolisian, Rumah Sakit/Puskesmas, Kepala Desa/Kel, dlsb)

3. Bacaleg ybs

Formulir isian tersebutlah yang disebut sebagai berkas persyaratan administrasi. Berkas tersebut akan diverifikasi oleh KPU dengan berpedoman kepada kelengkapan dan kebenaran berkas serta keterwakilan 30 % perempuan dalam daftar bacaleg.

Bila kita melihat kepada tahapan pencalegan (diatur dalam Keputusan KPU No. 20 Tahun 2008), maka waktu 6 hari masa pengajuan bacaleg oleh parpol adalah rentang waktu yang sangat singkat. Mensiasati hal ini, maka siapapun yang berminat untuk menjadi caleg, harus mempersiapkan berkas-berkas formulir isiannya sesegera mungkin.

Untuk itu diperlukan scheduling (penjadwalan) oleh bacaleg sendiri, agar kelengkapan persyaratan jangan sampai tidak lengkap.

Berikut saya membuat scheduling dimaksud, yang berbentuk bagan dengan materi penjadwalan serta model formulir isian serta scheduling bulan agustus sebagai pengingat (remember) anda. Untuk melihat dan mendapatkanya Buka halaman Pemilu 2009 pada blog ini, klik kalender pencalegan pemilu 2009.

Akhirnya, selamat dan Suskes.

Posted by: ijrsh | Agustus 1, 2008

KLARIFIKASI PERSYARATAN KESEHATAN & SKCK CALON LEGISLATIF

2008-11-02T12:15:00.001-08:00

a. PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap calon anggota legislatif menurut peraturan KPU Nomor 18 tahun 2008 mengenai pencalonan, dipandang kompeten apabila :

Surat keterangan jasmani dan rohani dari dokter yang setara dengan rumah sakit pemerintah/depkes termasuk Puskesmas atau poliklinik yang mendapat izin dari pemerintah dan memenuhi fasilitas kesehatan.
Pemeriksaan menyeluruh atas semua kondisi fisik calon (kadar gula, kolesterol, lever, jantung, dll)
Surat keterangan sehat jasmani dan rohani harus dilampiri bukti-bukti hasil pemeriksaan yang merupakan milik pribadi calon anggota legislatif yang bersangkutan.

b. SKCK

Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk :

CALEG	INSTANSI
DPR	Mabes Polri
DPRD Provinsi	Kepolisian setempat.
DPRD Kabupaten/Kota	Kepolisian setempat.

Terkait maraknya protes dari partai politik peserta pemilu 2009 soal diharuskannya mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persayaratan pengajuan calon anggota Legislatif (caleg) di Mabes Polri, pihak Mabes menyatakan proses pembuatan SKCK dapat diurus di Kepolisian hingga tingkat terbawah Polres.

Mabes Polri membuka kesempatan pengurusan tersebut hingga ke Polres, namun harus disesuaikan dengan domisili yang tercantum dalam KTP caleg yang bersangkutan.

Adapun perbedaan antara SKCK dan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), dijelaskannya, kalau dulu SKKB hanya menerangkan kelakuan baik sedangkan sekarang SKCK benar-benar mencantumkan rekam jejak keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana.

Persyaratan pengurusan SKCK, Syaratnya mencantumkan surat keterangan dari kelurahan, fotocopy KTP, KK, pas foto berwarna ukuran 3×4 dan mengisi formulir.

Selengkapnya, tempat-tempat untuk mengurus SKCK tersebut antara lain; Polres, Polresta, Poltabes, Polwil, Polwiltabes, Polda dan Mabes Polri.

-CREATED BY IJRSH dari berbagai sumber

Posted by: ijrsh | Juli 28, 2008

CONTOH FORMULIR ISIAN CALEG PEMILU 2009

2008-11-02T12:14:00.000-08:00

oleh : Indra JR, SH

Formulir pengajuan caleg pada pemilu 2009 sudah diformat sebagaimana dalam lampiran Keputusan KPU No. 18 tahun 2008. Formulir tersebut terdiri atas 22 Model, dengan Kategori sesuai isian oleh caleg ybs (bermeterai); instansi terkait (3 rangkap , terdiri atas 1 asli, 2 copy yang dilegalisir); parpol (cap).

Berikut formulir yang sudah diisi, dengan maksud sekedar contoh. Formulir berikut sudah berbentuk file word, sehingga bisa diedit atau diisi sesuai identitas (KTP) masing-masing bakal calon legislatif pemilu 2009.

I. FORMULIR YANG DIISI CALEG YBS

sp kesediaan menjadi balon (model bb)

sp wni bertaqwa tyme cakap (bb-1)

sp setia pancasila uud 1945 (bb-2)

sp bekerja penuh waktu (bb-5)

sp tidak berpraktik advokat notaris, dll (bb-6)

sp pengunduran diri pns/tni/polri (bb-7)

sp tidak merangkap jabatan (bb-8)

daftar riwayat hidup (bb-11)

II. FORMULIR YANG DIISI INSTANSI TERKAIT

skck-kepolisian (model bb-3)

surat ket domisili-kelurahan (bb-4)

surat ket sehat jasmani rohani-rs (bb-9)

surat ket terdaftar sebagai pemilih-pps (bb-10)

III. FORMULIR YANG DIISI OLEH PARPOL (PENGURUS)

NB : data saya buat atas nama ijrsh dengan parpol PDS dapil Kota Bandung IV adalah sekedar contoh, bukan menggambarkan fakta bila saya jadi caleg di dapil & partai tersebut

SEMOGA SUKSES...SALAM BERBAGI...IJRSH

GETINDRA INFO Politik & Pemilu 2009

Posted by: ijrsh | August 8, 2008

TEKNIS PENCALEGAN PEMILU 2009 BERDASARKAN KETENTUAN UU PEMILU & KEPUTUSAN KPU

2008-11-02T12:05:00.000-08:00

Oleh : Indra Jaya Rajagukguk, SH

number of visitors

a. Syarat Caleg

Pengajuan Bakal Calon Legislatif, harus memenuhi syarat administrasi yang sudah ditentukan dalam UU Pemilu. Perihal pengisian formulir pengajuan caleg tersebut yang perlu diperhatikan adalah terkait kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir, yakni pengisian formulir dengan disertai bukti pendukung.

Misal : Dalam Daftar Riwayat Hidup, terkait poin riwayat pendidikan, haruslah melampirkan bukti ijasah pendidikan terakhir, demikian poin-poin isian lainnya yang perlu untuk melampirkan bukti pendukung.

b. Teknis Pencalegan

Teknis Pencalegan Pemilu 2009 untuk anggota DPR (semua tingkatan), diatur dalam ketentuan :

Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Beberapa Pasal - Pasal Penting dalam UU No. 10 Th. 2008, PKPU No. 17 & 18 Th. 2008 perlu dipahami dan dikuasai oleh calon legislatif.

Berikut item yang perlu dicermati oleh calon legislatif, yang diatur dalam ketentuan UU Pemilu dan penjabaranya dalam Peraturan KPU, yakni terkait :

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Prov., dan DPRD Kab./Kota
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota
Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota

Ke-5 poin diatas sudah dirangkum, sehingga dapat dipergunakan secara praktis. Untuk melihat rangkuman dimaksud lihat di (BUKA HALAMAN PEMILU 2009, KLIK teknis pencalegan)

Posted by: ijrsh | Agustus 1, 2008

CARA PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPRD PADA PEMILU 2009 & SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPRD

2008-11-02T11:12:00.001-08:00

oleh : Indra Jaya Rajagukguk, SH*

number of visitors

a. PENDAHULUAN

Payung hukum pemilu 2009 adalah UU No. 10 Tahun 2008 (kita sebut saja UU 10/2008) tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi & DPRD Kab/Kota. KPU sebagai penyelenggara (panitia) pemilu hanya akan berpedoman kepada UU tersebut. KPU oleh UU 10/2008 itupun diberi kewenangan untuk mengatur teknis dan atau menjabarkan berbagai ketentuan pelaksanaan teknis dalam bentuk Peraturan KPU. Dengan demikian maka berbagai pandangan maupun penjelasan tentang pemilu 2009 haruslah berlandaskan UU 10/2008. Begitu pula dengan tulisan/artikel ini, penguraiannya mengacu kepada UU 10/2008.

Ini perlu ditegaskan, mengingat adanya wacana revisi UU 10/2008 sebagai ekses dari wacana maupun gerakan ”sistem suara terbanyak” oleh beberapa partai politik (parpol) dan berbagai kalangan untuk menentukan calon legislatif (caleg) terpilih pada pemilu legislatif 2009.

b. KETENTUAN PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPRD

Sebagaimana Pemilu DPR RI, caleg terpilih adalah caleg yang berasal dari parpol-parpol yang lolos 2,5 % PT (Parliament Threshold). Ketentuan 2,5 % PT ini tidak berlaku untuk Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota), dengan demikian kompetisi memperebutkan kursi DPRD akan menjadi lebih terbuka bagi caleg yang berasal dari partai kecil maupun partai baru. Ini berarti Pemilu DPRD menjadi semakin kompetitif diantara para caleg yang berasal dari ke-38 Parpol (kecuali di NAD, ditambah 6 parpol lokal).

KLIK bagan untuk memperbesar GAMBAR

Bagan 1 (Parpol Lokal NAD)

Perolehan suara pemilu legislatif terdiri atas perolehan suara parpol dan perolehan suara caleg. Artinya di suatu daerah pemilihan (dapil) akan terdapat perolehan suara parpol yang berasal dari perolehan suara masing-masing caleg parpol tersebut. Bilangan pembagi pemilihan (BPP), secara umum dapat diartikan sebagai harga satu buah kursi. BPP suatu dapil diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan alokasi jumlah kursi di suatu dapil.

Untuk menentukan perolehan kursi DPRD (Provinsi & Kab/Kota), maka terlebih dahulu diketahui jumlah suara per parpol, selanjutnya kursi dibagikan kepada parpol yang terbagi atas BPP; yaitu parpol yang mencapai atau melebbihi BPP (kita sebut saja Parpol BPP). Bila terdapat sisa kursi, maka sisa kursi akan dihabiskan dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol-parpol (baik parpol BPP maupun parpol non BPP) dengan mengurutkan suara atau sisa suara parpol - parpol tersebut berdasarkan sistem rangking.

Dengan demikian, tahapan perhitungan perolehan kursi parpol pada Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni sistem BPP (Tahap I) dan sistem rangking (Tahap II, bila terdapat sisa kursi).

Contoh sederhana :

Misalkan di dapil A, Berdasarkan Penetapan KPUD alokasi jumlah kursi sebanyak 10 kursi dan jumlah Daftar Pemilih (DP4) 1.200.000 orang.

Pertanyaan : Berapa BPP-nya? dan bagaimana pembagian kursinya ?

Bila pada hari pemilihan yang datang ke TPS hanyalah 1.050.000 orang, dan jumlah suara yang dinyatakan sah sebesar 1.000.000, jumlah suara tidak sah 50.000 (karena salah dalam hal pencentangan, dll). maka BPP-nya adalah 1.000.000 (suara sah) dibagi 10 (kursi), sehingga diperolehlah besaran BPP sebesar 100.000 suara.

Selanjutnya kursi terlebih dahulu dialokasikan kepada parpol yang mencapai perolehan suara 100.000 keatas (Parpol BPP). Katakanlah yang tergolong Parpol BPP hanya 6 dari 38 parpol, serta masing-masing memperoleh 1 Kursi. Sehingga terdapat sisa 4 Kursi, selanjutnya sisa kursi akan dibagi habis kepada parpol - parpol (Baik parpol BPP maupun Parpol Non BPP) berdasarkan urutan perolehan suara terbesar (sistem rangking).

c. KETENTUAN CALEG TERPILIH

Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut.

Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008)

d. SIMULASI

Untuk mudahnya memahami penjelasan diatas, berikut akan dilakukan simulasi perolehan kursi parpol dan caleg terpilih Pemilu DPRD Provinsi berdasarkan UU 10/2008. Simulasi ini menggunakan data pemilu 2004 untuk Pemilu DPRD Yogyakarta dengan daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta IV; yang meliputi Kabupaten Sleman.

NB :

data dikirimkan ke ijrsh oleh Sdr. Antok by email, sebelumnya terimakasih sekali untuk Mas Antok di Sleman yang telah berbagi data (sukses menjadi caleg PDIP untuk Pemilu DPRD Provinsi Yogyakarta Dapil Yogyakarta IV..lho kok jadi kampanye..hehe…)
Cara dan tahapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih Pemilu DPRD Provinsi sama dengan Pemilu DPRD Kab/Kota, jadi simulasi ini dapat menggambarkan cara dan tahapan pemilu DPRD Kab/Kota juga.

Bagan 3 (Data Pemilu DPRD Yogyakarta - Dapil Yogyakarta IV)

I. Perolehan Suara Parpol

Berikut Perolehan suara Parpol Pemilu DPRD Provinsi Yogyakarta 2004 di Dapil Yogyakarta IV (Kabupaten Sleman) :

Bagan 4 (Perolehan Suara 24 Parpol di Pemilu DPRD Yogyakarta - Dapil Yogyakarta IV)

Dari 24 parpol diatas, terdapat parpol BPP yaitu parpol - parpol yang mencapai dan atau melampaui BPP sehingga dapat terbagi oleh BPP sebanyak 5 parpol (PAN, PKB, PKS, PDIP dan Golkar)

II. Perolehan Kursi Parpol

BPP Pemilu DPRD Provinsi Yogyakarta 2004 di Dapil Yogyakarta IV (Kabupaten Sleman) adalah (sura sah) dibagi (alokasi kursi) = (470.367) / (16) = 29.398. Ini berarti harga 1 kursi di dapil tersebut sebesar 29.398 suara.

Berdasarkan BPP ini selanjutnya ditentukan parpol yang terbagi atas BPP. Berikut rincian jumlah perolehan kursi berdasarkan kumulasi BPP :

Bagan 5 (Jumlah Kursi Berdasarkan Kumulasi BPP)

a. TAHAP I

Berdasarkan perolehan suara parpol terdapat 5 parpol yang memenuhi/mencapai atau terbagi BPP, maka dapat ditentukan perolehan kursinya berdasarkan pembagian BPP (atau sesuai bagan diatas) sebagai berikut :

Bagan 6 (Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I)

Ket. : angka sisa suara (11.022) diperoleh dari sisa antara suara sah parpol (99.216) dengan perolehan suara parpol terbagi BPP (88.194), demikian seterusnya.

b. TAHAP II

Dari Perhitungan Tahap I, diperolehlah 10 Kursi. Dengan demikian masih terdapat sisa kursi sejumlah 6 Kursi. Ke-6 kursi ini dibagi habis kepada parpol-parpol berdasarkan urutaan perolehan suara parpol terbanyak (rangking). Maka dilakukan penghitungan Tahap II berdasarkan sistem rangking, hasilnya sebagai berikut :

Bagan 7 (Perhitungan Perolehan Kursi Tahap II)

Maka Berdasarkan Tahapan perhitungan diatas (Tahap I & II) maka ke-16 Kursi DPRD Provinsi DI. Yogyakarta di Dapil Yogyakarta IV (Kabupaten Sleman) terbagi kepada :

Bagan 8 (Perolehan 16 Kursi Kepada Parpol)

III. Caleg Terpilih

Caleg Terpilih berasal dari caleg parpol - parpol yang mendapatkan kursi. Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut terkecil.

Perhatikan kembali Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008) berikut :

Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008)

Sekarang kita cek daftar caleg dari ke – 8 Parpol Tersebut, sebagai berikut :

(klik bagan/gambar lalu zoom agar lebih jelas)

Bagan 9 (Daftar Caleg dan Perolehan Suara Parpol & Caleg dari 8 Parpol Peraih Kursi)

klik pasang iklan

Ket :

V = Caleg yang mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP (caleg 30 %)
× = Caleg yang tidak mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP

Berikut daftar 16 caleg terpilih :

Bagan 10 (Daftar 16 Caleg Terpilih)

Dari hasil simulasi ini didapatkan hanya 37,5 % caleg terpilih yang memenuhi sekurang-kurangnya 30 % BPP, selebihnya 62,5 % terpilih karena berada di nomor urut kecil pada daftar caleg.

e. KESIMPULAN

Dari uraian cara perhitungan kursi pemilu DPRD (Provinsi dan Kab/Kota) Pemilu 2009 serta simulasi yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Sepanjang tidak ada revisi UU 10/2008, maka ”sistem suara terbanyak” oleh berbagai parpol dalam pencalegan akan mendapat kendala dari KPU untuk menetapkan caleg terpilih
Kompetisi memperebutkan kursi DPRD akan menjadi lebih terbuka dan kompetitif diantara caleg - caleg dari 38 Parpol, karena tidak berlakunya ketentuan 2,5 % PT untuk Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
Tahapan perhitungan perolehan kursi parpol pada Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni sistem BPP (Tahap I) & sistem rangking (Tahap II) bila terdapat sisa kursi).
Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut terkecil.
Bahwa berdasarkan data pemilu 2004, seorang caleg sangat sulit mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP, dengan demikian sistem nomor urut masih akan menjadi penentu untuk terpilihnya seseorang menjadi caleg pada pemilu 2009.

UNTUK PERTANYAAN TERKAIT ARTIKEL INI, SILAHKAN ANDA MUAT DI KOLOM KONSULTASI KLIK DISINI

UNTUK KOMENTAR ANDA, SILAHKAN DITULIS DI KOLOM TINGGALKAN KOMENTAR DIBAWAH INI, TERIMAKASIH.

Kiranya Tulisan ini bermanfaat

Akhirnya, Salam Berbagi-IJRSH.

* direktur Cross Institute - Bandung

(CIB saya non aktifkan sementara waktu)

Senang sekali berkenalan dengan anda

KLIK melihat atau isi daftar tamu

Posted by: ijrsh | September 19, 2008

CARA PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPR PADA PEMILU 2009 & SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPR

2008-11-02T09:32:00.000-08:00

number of visitors

Oleh : indra jr, sh*

I. PENDAHULUAN

Penentuan perolehan Kursi DPR untuk Pemilu 2009 berbeda dengan Pemilu 2004, hal ini disebabkan adanya ketentuan Parliament Threshold (PT). Pada Pemilu 2009, parpol yang mendapatkan kursi DPR adalah parpol yang memperoleh PT sebesar 2,5 % ; yakni perolehan suara sah parpol tersebut, minimal mencapai 2,5 persen dari total suara sah pemilih.

Misalkan saja pada Pemilu 2009 :

Jumlah Pemilih Terdaftar (DP4) untuk pemilu DPR sebanyak 177.000.000 orang pemilih

Dari DP4 ini (misalkan saja, yang menggunakan hak suara/yang datang ke TPS serta cara mencentang surat suara secara benar adalah 70 % dari DP4), sehingga suara sah nasional menjadi 123.900.000 suara (pemilih)

Berdasarkan data tersebut, bila suatu Parpol tidak mencapai perolehan suara minimal 2,5 % dari suara sah nasional atau sebesar 3.097.500 suara, maka parpol tersebut tidak akan memperoleh kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) manapun. Karena memang parpol tersebut tidak akan dilibatkan lagi dalam penghitungan kursi DPR.

Uraian diatas, jelas diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, bunyinya sebagai berikut (bold oleh ijrsh) :

Pasal 202

(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Pasal 203

(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan.

(2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1).

(3) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.

II. PENGHITUNGAN KURSI DPR

Untuk Penghitungan kursi DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat 2 & 3 diatas, maka dilakukan inventarisasi 34 parpol (pasca putusan MK - menjadi 38 parpol) peserta Pemilu 2009 menjadi 2 kategori yakni parpol yang memenuhi PT (kita sebut : Parpol PT), dan parpol yang tidak memenuhi PT (Parpol Non PT). Dari hasil inventarisasi ini maka didapatlah penentuan BPP disuatu dapil.

Adapun tahapan menuju penentuan BPP disuatu dapil adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Suara Sah

Suara sah adalah suara sah Parpol PT dikurangi Parpol Non PT. Misal diperoleh sejumlah x suara, maka x suara tersebutlah yang disebut sebagai Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu

2. Penentuan BPP

BPP didapat dengan membagi Suara Sah dengan jumlah kursi di suatu dapil.

Misal untuk dapil Jabar I (meliputi TPS se Kota Bandung & Kota Cimahi) ditetapkan kuota 7 Kursi DPR (lampiran UU Pemilu), maka BPP di Jabar I adalah x/7.

3. Setelah angka BPP disuatu dapil diperoleh, maka selanjutnya ditentukan jumlah kursi yang didapat oleh masing-masing Parpol PT didapil tersebut.

III. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DPR

Penetapan perolehan kursi DPR diatur dalam Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209 , Pasal 210, dan Pasal 211. Penetapan perolehan kursi tersebut terdiri atas beberapa tahap (bila masih terdapat sisa kursi), yakni :

a. Tahap I (pasal 207 ayat 3)

Dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP

b. Tahap II (pasal 207 ayat 4)

Dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP.

c. Tahap III (pasal 207 ayat 5)

Dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru.

d. Tahap IV (pasal 208)

Dengan cara membagikan jumlah sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai habis.

e. Tahap V (pasal 209)

Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dan sisa suara partai politik peserta pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang mempunyai akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan

NB : Tahapan sebagaimana Poin c,d, dan e hanya dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi.

IV. PENETAPAN CALON TERPILIH

Selanjutnya ditentukan Daftar Caleg (Partai PT). Adapun calon legislatif (caleg) yang terpilih dalam suatu parpol adalah calon yang memenuhi sekurang-kurangnya 30 % dari BPP, dengan ketentuan (Pasal 214 ayat 1) sebagai berikut :

a. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (misal kita sebut : caleg 30%)

b. Bila jumlah caleg 30% lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh parpol tersebut, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil

c. Bila terdapat dua caleg 30% BPP,dengan perolehan suara yang sama, maka calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil

d. Bila caleg 30% jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh parpol, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut

e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (kita sebut : parpol non caleg 30%), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut

NB : Dari Sini Terlihat NOMOR URUT Caleg Sangat Menentukan (BERPERAN)

V. SIMULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DAN CALEG TERPILIH

Berdasarkan uraian diatas sekarang akan disimulasikan cara perolehan kursi DPR dan Caleg Terpilih suatu Parpol. Simulasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana penetapan BPP, bagaimana perolehan kursi suatu parpol serta bagaimana penetapan caleg terpilih dari parpol – parpol pada pemilu DPR 2009.

SIMULASI MENGGUNAKAN DATA PARPOL & PEROLEHAN SUARA PARPOL HASIL PEMILU 2004 (DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I–DAPIL JABAR I).

Untuk mengetahui bagaimana penetapan BPP, bagaimana perolehan kursi suatu parpol serta bagaimana penetapan caleg terpilih dari suatu parpol, maka langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Inventarisasi parpol PT dan Parpol Non PT secara nasional

Pemilu 2004 terdiri atas 24 parpol, dengan perolehan suara nasional sebagai berikut :

KLIK bagan untuk memperbesar GAMBAR

(Bagan 1) Perolehan Suara Nasional 24 Parpol Pada Pemilu 2004

Dari data diatas maka terdapat 8 parpol yang memenuhi PT 2,5 % (Parpol PT), yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP, PBB. Maka siapa yang mengisi kursi DPR (sistem Pemilu 2009) adalah caleg yang berasal dari ke-8 parpol ini saja, sementara 18 parpol lainnya otomatis tersisih ke gedung senayan (DPR).

b. Penghitungan Perolehan Kursi Parpol PT dan caleg terpilih parpol tersebut disuatu dapil

Berikut hasil perolehan suara untuk Dapil Jabar I pada Pemilu 2004 :

(Bagan 2) Perolehan Suara 24 Parpol Dapil Jabar I Pada Pemilu 2004

c. Langkah Berikutnya (Menentukan suara sah & BPP di Dapil Jabar I)

Dari data diatas diperoleh jumlah suara Parpol PT sebesar 1.369.009 dan jumlah suara Parpol Non PT sebesar 182.503, maka Suara Sah adalah (jumlah suara Parpol PT – jumlah suara Parpol Non PT) maka diperoleh 1.186.506

BPP adalah jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi. Sesuai lampiran UU Pemilu 10 tahun 2008 ditentukan untuk Dapil Jabar I jumlah kursi adalah 7, maka BPP Dapil Jabar I adalah 1.186.506 dibagi 7, diperoleh angka BPP sebesar 169.500

d. Menentukan perolehan kursi Parpol PT

Dari BPP diatas dapatlah ditetapkan jumlah perolehan kursi suatu parpol, menjadi sebagai berikut :

Bagan 3) Perolehan Kursi Tahap I & II Dapil Jabar I Pada Pemilu 2004

e. Menentukan Daftar Caleg Terpilih

Dari data diatas, maka ke-7 kursi DPR dari Dapil Jabar I diperoleh oleh 5 parpol PT, yakni Golkar (2 Kursi), PKS (2), PDIP (1), Demokrat (1), serta PAN (1). Langkah selanjutnya adalah menentukan caleg terpilih dari ke-5 parpol tersebut, menjadi sebagai berikut :

(Bagan 4) Caleg Terpilih DPR Dapil Jabar I Pada Pemilu 2004

NB : DAFTAR CALEG DARI KESELURUHAN PARPOL DI DAPIL JABAR I UNTUK DPR TIDAK ADA YANG MEMENUHI 100% BPP (169.500 suara).

Inilah perolehan suara seluruh Caleg dari ke-8 Parpol PT Dapil Jabar I :

Perolehan Kursi DPR RI & Caleg Terpilih Pemilu 2004 Dapil Jabar I (Penghitungan dgn Sistem UU Pemilu 2003)

(Bagan 5) Perolehan Kursi DPR RI & Caleg Terpilih Pemilu 2004 Dapil Jabar I (Penghitungan Dgn Sistem UU Pemilu 2003)

Perolehan Suara Caleg DPR RI Partai PT (Data Pemilu 2004 Dapil Jabar I, dengan sistem UU Pemilu No. 10 Tahun 2008)

(Bagan 6) Perolehan Kursi DPR RI & Caleg Terpilih (Data Pemilu 2004) Dapil Jabar I (Simulasi Dgn Sistem Pemilu 2009 - UU No. 10/2008)

Agar Caleg otomatis terpilih, maka perolehan suara caleg harus mencapai SEKURANG-KURANGNYA 30 % BPP = 50.580 suara (sistem Pemilu 2009)

Untuk melihat lebih jelas perolehan suara seluruh Caleg dari ke-8 Parpol PT Dapil Jabar I diatas, klik-disini (format pdf). Atau mendapatkan artikel ini secara lengkap dalam format PDF : Buka Halaman BELAJAR, lihat poin D. PEMILU nomor 3. SIMULASI cara-penghitungan-perolehan-kursi-dpr-pemilu-2009

VI. KESIMPULAN

Untuk Pemilu DPR pada Pemilu 2009, hal-hal yang mendasar untuk dipahami adalah :

Prasyarat Parpol agar dapat menempatkan wakilnya atau caleg-nya di DPR RI, haruslah memperoleh suara sah 2,5 % dari jumlah keseluruhan suara sah nasional pemilu DPR (sistem 2,5 % PT)
Sistem 2,5 % PT tidak berlaku untuk Pemilu DPRD (Povinsi & Kab/Kota)
Parpol yang tidak masuk kategori 2,5 % PT (Parpol Non PT), suaranya akan hangus atau tidak terwakilkan di DPR RI
Prosedur penentuan caleg terpilih didapat dengan sebelumnya melalui proses :

Pemisahan Parpol (di tingkat nasional) berdasarkan prasyarat 2,5 % PT, sehingga terdapatlah Parpol PT (berhak senayan) dengan Parpol yang ter-eleminasi yakni Parpol Non PT
Penentuan BPP (di tingkat dapil) dengan cara membagi suara sah (jumlah suara Parpol PT dikurangi jumlah suara Parpol Non PT di suatu dapil) dengan jumlah alokasi kursi di dapil tersebut
Penentuan Jumlah Kursi Parpol PT (di tingkat dapil) yang terbagi atas BPP di dapil tersebut (TAHAP I); bila terdapat sisa kursi dilakukan TAHAP II (sistem rangking); selanjutnya sisa suara akan dipakai untuk penghitungan TAHAP III, yaitu sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP barumasih tersisa dilakukan TAHAP IV dengan cara membagikan jumlah sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai habis; dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dan sisa suara partai politik peserta pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang mempunyai akumulasi perolehan suara terbanyak guna mengisi sisa kursi di dapil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; bila kursi
Terakhir pengalokasian kursi kepada caleg yang memenuhi sekurang-kurangnya 30 % BPP, bila terdapat berbagai variasi maka nomor urut menjadi acuan. secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan (TAHAP V)

Nomor Urut Caleg masih menjadi penentu alias menjadi solusi terhadap berbagai variasi yang terjadi terkait jumlah suara sama-sama mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP atau sama sekali tidak ada yang mencapai 30 % BPP diantara caleg se-parpol dan se-dapil.
Yang menetapkan Caleg Terpilih DPR adalah KPU Pusat berdasarkan UU Pemilu 2009 No. 10 Tahun 2008, bukan DPP suatu Parpol berdasarkan Mekanisme Internal Parpol yang bersangkutan.
Sepanjang UU Pemilu 2009 No. 10 tahun 2008 tidak direvisi (diubah), maka sistem nomor urut caleg masih berperan dan sangat menentukan.

Kiranya Tulisan ini bermanfaat

Akhirnya, Salam Berbagi-IJRSH.

* direktur Cross Institute - Bandung

(CIB saya non aktifkan sementara waktu)

Senang sekali berkenalan dengan anda

KLIK melihat atau isi daftar tamu

Posted by: ijrsh | Juli 14, 2008

Selebritis, Politik Praktis dan Pemilu 2009

2008-11-02T08:13:00.000-08:00

Artis ngidupin Rakyat atawa Rakyat ngidupin Artis?, inilah esensi motivasi yang harus dijawab secara jujur dalam diri para artis atau selebritis yang kegatelan jadi politikus..

Sejarah Artis Ikut Pemilu

Pemilu pasca reformasi memberi ruang kepada siapapun untuk menjadi anggota legislatif, termasuk dalam hal ini para pelawak, pemain sinetron, penyanyi, model, bintang iklan, dlsb-nya profesi; yang dikenal sebagai artis atau selebritis. Di era sebelumnya, apalagi dizaman Orba tugas para kaum tenar ini hanya untuk menghibur panggung kampanye. Intinya meng-hangatkan suasana, agar kampanye menjadi meriah serta menarik perhatian masyarakat untuk melihat dan atau menghadiri kampanye tersebut.

Artis dan Pemilu 2004

Hasil pemilu 2004 mencatat sejumlah nama sosok kesohor ini telah terpilih menjadi anggota dewan (DPR-RI), meski ada juga diantara mereka yang tak terpilih. Berikut artis dimaksud :

	Nama Anggota	Partai	Dapil	Suara	BPP	%
1.	C. Pratomo Samiadji Massaid	PD	Jatim II	31.641	238.162	13,3
2.	Angelina Sondakh	PD	Jateng VI	43.944	250.320	17,6
3.	Nurul Qomar	PD	Jabar VII	33.745	232.688	14,5
4.	Yusuf Macan Effendi	PAN	Jabar IX	28.331	216.393	13,1
5.	Marissa Haque *	PDI-P	Jabar II	65.119	225.738	28,8
6.	Mangara M. Siahaan	PDI-P	Jabar I	26.881	258.585	10,4
7.	M Guruh Soekarnoputra	PDI-P	Jatim VI	168.763	250.624	67,3
8.	Deddy Sutomo	PDI-P	Jateng II	22.349	213.491	10,5
	Ket : *diganti oleh Willa Chandrawila 4 Jan. 2007 sumber : calegindonesia.com

Artis dan Pemilu 2009

Di pemilu 2009, tercatat dalam DCS 61 selebritis menyemarakkan diri terjun kedunia politik praktis dan bertarung menjadi wakil rakyat pada Kamis, 9 April 2009 nanti. Sejumlah nama dimaksud sebagai berikut :

NB : DCS pemilu DPR 2009 terdpt 61 orang selebritis dari 11.512 caleg dari 38 parpol.

Partai PAN (18)	VenaMelinda(3)Jatim VI	Rachel Mariam (1)Jabar II
Eko Patrio (1) Jatim VIII	Ingrid Kansil(3)Jabar IV	Ana Tairas (2) Jabar I
Ikang Fauzi (1) Banten I	JaneSalimar(6)Banten I	Steven Imanuel (3)
WulanGritno*(1)Jateng III	Partai PPP (7)	Partai PDIP (4)
Cahyono (1) Jatim III	RatihSanggar(1)Jatim I	E.Kondologit (1)Papua Brt
Raslina Rasidin (1) DKI III	RahmanYacob(1)Lmpg I	Dedi Gumelar (1)Banten I
Mara Karma (2) Riau II	Denada (2) Jatim V	Sony Tulung (1) Sultra
Marini Ks (2) Jabar V	MarissaHaque(2)Jabar I	Rieke Diah P (2) Jabar II
TitoSumarsono(2)Jabar VII	Okky Asokaw(2)DKI II	Partai Patriot (2)
H. Mandra Y.S (2) DKI I	Evie Tamala (4) Jabar X	Dwi Yanus (1) Sumsel II
Derry Drajat (3) Jabar II	E. Contessa(5)Jatim II	Rico Tampatty (1) DKI III
Adrian M.lana(3)Sumbar II	Partai Hanura (5)	Partai PDS (2)
Henidar Amru (3) DKI I	Mutiara Sani (1) Kalbar	Tamara G (1) Jateng V
Maylaffaza (3) Banten III	A. Fuady (2) Sumsel 1	Ricky Joanes (2) Jateng I
Irene Libraw (4)Lampg II	G. Randa (2)Sumbar II	Partai PDK (2)
Ita Mustafa (4) Sumsel I	RoniWaluya(2)Jatim VII	AndreasTauaya(1)Jatim II
Eka Sapta (5) Riau II	WiekeWido(3)Sumsel II	Erna Santoso (1) Jatim IV
PopyMaretha(6) Lampung I	Partai Golkar (4)	Partai PMB
PrimusYustisio (8)Jabar IX	Nurul Arifin(1) Jabar VII	Iman G.Mani (1) Jabar VII
Partai Demokrat ( 7)	Tantowi Yah(1) Sumsel	Partai RepublikaN
A. Sondakh(1)Jateng VI	Tetty Kadi (2) Jabar VIII	Hendra Cipta (1) Jabar VII
Adji Massaid (1) Jatim II	JeremyThomas(3)Riau I	Partai PPPI
Tere (1) Jabar II	Bangkit Sanja(7)Jabar I	Leily Sagita (1) Sumbar II
Nurul Qomar (1) Jabar VIII	Partai Gerindra (4 )	Partai PKB
Ruhut S. SH (2) Sumut III	Jamal Mirdad(1)Jateng I	Tengku Firmans(1)Jabar I
*dicoret KPU ijasah bermasalah - created by ijrsh,sumber dari : bintang indonesia

Politik POPularitas

Politik Indonesia pasca pilkada dan pilpres langsung oleh rakyat telah berubah paradigma. Mengikut pada acara-acara televisi (bak Indonesia idol, dlsb) yang terobsesi kepada figuritas karena unsur popularitas, simpatik, penampilan fisik, dll yang bersifat emosional. Contoh paling dasyat adalah kemenangan pasangan Hade di Jawa Barat; dilansir karena faktor (popularitas) Dede Yusuf, padahal sebelumnya lembaga survey bergengsi sekelas Lembaga Survey Indonesia-LSI melansir 3 kali hasil survey mereka, bahwa pasangan AMAN pasti menang dalam Pilkada Jawa Barat. Sehingga saat itu berkembang rumor Bintang Empat (Agum Gumelar) dikalahkan sama Bintang Film (Dede Yusuf). Rupanya inilah yang menghilami para Bintang Film/Sinetron-Bintang Televisi telah menjadi kasta tertinggi di ranah politik tanah air. Sudah tidak lagi (sekedar) menjadi kelas pekerja penghibur panggung kampanye.

Survey

Hasil survey LSI menyatakan bahwa electibility selebritis jauh mengalahkan para politisi senior, contoh Eko Patrio jauh mengalahkan Tifatul Sembiring dalam survey tersebut. Berikut hasil Surveynya :

Berikut hasil survei LSI Politisi Vs Artis :
Nama	%	Nama	%
1. Agung Laksono	18,5	11. Anas Urbaningrum	1,9
2. Eko Patrio	5,6	12. Tifatul Sembiring	1,5
3. Marrisa Haque	5,2	13. Lukman Sardi	1
4. Adjie Massaid	4,5	14. MS Kaban	1
5. Ikang Fawzi	3,4	15. Zulkifli Hasan	0,6
6. Muhaimin Iskandar	2,9	16. Wanda Hamidah	0,5
7. Pramono Anung	2,5	17. Wulan Guritno	0,3
8. Angelina Sondakh	2,4	18. Priyo Budi Santoso	0,2
9. Deddy Gumelar	2,3	19. Vena Melinda	0,1
10. Nurul Arifin	2,2	20.Ferry Mursyidan B.	0,1
Lembaga Survei Indonesia
Waktu survei	:	8-10 Septmber 2008
Wilayah Survey	:	33 provinsi
Jumlah responden	:	1.249 orang

Sekarang Bagaimana dengan Pilihan anda! (NB : Responden per Computer)

Ancaman Politik

KPU menetapkan bila nama artis tidak boleh dicantumkan dalam surat suara, keputusan KPU ini pastilah juga karena ada tekanan politik sehingga KPU khusus membuat peraturan tentang pelarangan nama samaran atau nama alias itu. Tembakan keputusan ini ya para selebritis tentunya. Padahal rakyat hanya mengenal Eko Patrio, bukan nama aslinya!, demikian pula mengenal pelawak Komar bukan H. Nurul Qomar. Berikut nama-nama samaran artis yang ikut Pemilu 2009 :

Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)

Chandra Pratomo Samiadji Massaid (Adjie Massaid)

-klik-

Parpol Tak Percaya Diri

Fenomena ini (Politik Artis atau Artis Politik) subur berlebihan juga karena ketatnya persaingan antar parpol untuk meraih suara di pemilu 2009, demikian pula parpol kecil bertumpu kepada (ketenaran) artis yang menjadi calegnya, berharap bisa tembus 2,5 % PT karena bila tidak kiamat bagi parpol kecil itu, sebab tidak akan punya kursi di DPR. Kegelisahaan ini menguntungkan para selebritis tersebut, ditambah angin politik yang memperkuat posisi selebritis yang telah ikut berbagai Pilkada dan ternyata (sebagian besar) sukses seperti Dede Yususf dan Rano Karno. Ibarat kate, Saiful Jamil saja bisa eksis dan ikut Pilkada, apalagi gue?.

Artis Populer vs Artis Populis

Kita lihat saja, semoga modal popularitas mereka adalah suatu kebetulan, dan sekarang mereka terjun ke dunia politik praktis murni terpanggil menjadi wakil rakyat yang ber-visi/inspirasi serta berkompetensi pro rakyat (artis populis). Semoga bukan karena sudah tidak bersinar lagi didunia hiburan, sehingga panggung politik menjadi tempat pelarian atau ajang eksistensi diri (phobia post power sindrom).

Kesimpulan

Kategorisasi artis dalam pemilu 2009 ini, dapatlah dibagi atas artis populer dan artis populis (ijrsh). Terminologi populer dan populis dalam maksud tulisan ini dibedakan menjadi :

Artis Populer adalah artis yang benar dikenal publik (rakyat/masyarakat) karena kepopulerannya semata. Sedanghkan Artis Populis adalah selain populer, si artis tersebut juga berjiwa pro rakyat, tidak sekedar bergaul didunia glamour yang hedonis dan matrealistik. Bagaimana kategorisasi 61 nama artis diatas?, siapa-siapa sebenarnya mereka yang berkompetensi dan atau berjiwa/terpanggil karena melihat realitas penderitaan rakyat?, saya kira tidak usah pengamat politiklah yang menjawab, andapun bisa mengira-ngira (tahu) sendiri.

Artis ngidupin Rakyat atawa Rakyat ngidupin Artis, inilah esensi motivasi yang harus dijawab secara jujur dalam diri si artis ybs (sehingga dia masuk kartegori yang mana). Kita berharap bila ada artis yang “merasa”, dipersilahkan memberi klarifikasi dan atau respon terhadap tulisan ini. Ya biar ”cover both side”lah kata orang jurnalistik ma..

Dibalik semua rumors!, penulis yakin bahwa ada artis yang ber-visi/inspirasi serta berkompetensi pro rakyat. Siapakah dia??? (silahkan beri komentar dan pendapat anda masing-masinglah)

NB : Kolom Komentar akan ditutup bila sudah mencapai 15 komentar dari pembaca, selanjutnya dipilih 5 Komentar terbaik yang akan dimuat dalam halaman khusus di blog ini (rencananya sih…berkarikatur or bergambar kayak Presiden 2009). Bagi pembaca yang beri komentar harap tulis nama dan kota domisili (nama resmi or panggilan or samaran, terserah deh…, tetapi kota domisili harus yang sesungguhnya)

ijrsh | Oktober 28, 2008

Pengantar Blog Tutorial Pemilu 2009

2008-10-31T03:02:00.001-07:00

SELAMAT DATANG PEMIMPIN PRO RAKYAT

Pemilu 2009 tinggal hitungan 5 bulan lagi sejak saat ini (oktober 2008), pembobotan pemilu Legislatif maupun Presiden/Wakil Presiden dirasa perlu dilakukan. Pemilih mengambang (pemilih pemula, publik awam, dlsb) adalah pemilih terbesar; mencapai 30 % s/d 40 % dari total pemilih.

Biasanya pemilih mengambang ini bingung hendak memilih caleg or capres!, karena selama ini pendidikan politik tidak berjalan baik dijalankan oleh parpol (kecuali PKS barangkali, lewat dakwah, sekalian memberi pencerahaan politik kepada kader dan simpatisannya). Selama ini, Parpol umumnya lebih tertarik kepada rekruitmen politik (mencari caleg dan capres) dibanding sosialisasi/pendidikan politik kepada publik.

Kampanye cenderung kepada sosialisasi Parpol or Caleg Parpol ybs daripada pendidikan politik. Masa kampanye, yang cenderung terjadi adalah janji-janji. Dari Pemilu sebelumnya (1999 & 2004) terbukti, bahwa kebanyakan janji saat kampanye adalah janji tinggal janji. Weblog ini mencoba mengisi kekosonganruang dimaksud (pendidikan politik publik).

Kedua, bahwa terdapat caleg dengan potensi dan kompetensi yang baik serta ber visi dan inspirasi pro rakyat (konstituen), sosok seperti ini pantas didukung dan dibantu agar terpilih. Untuk itu, weblog ini menghadirkan sosok mereka. Sekarang baru 7 orang yang mengirimkan profilnya untuk dimuat. Bagi siapa saja (lintas parpol), silahkan kirim (by email) profil calegnya untuk dimuat diberbagai blog ijrsh, agar tersosialisasi dan terbantu untuk terpilih. Pemuatan GRATIS or FREE, syaratnya si-caleg benar akan pro rakyat bila terpilih kelak. Pemuatan si-caleg di blog ini juga merupakan semacam bentuk kontrak politik kepada publik bahwa si caleg akan pro rakyat. Data mereka di blog ini akan permanen alias tidak akan dihapus.

HIMBAUAN : kepada para netter or blogger dimanapun berada, mohon dibantu caleg yang dimaksud agar terpilih. Dimanapun anda berada!, bila memiliki relasi, keluarga, teman or kenalan yang menjadi pemilih didapil si-caleg yang tertampil di blog ini maka referensikanlah (via SMS, EMAIL, dlsb) agar mereka memilih si-caleg tersebut.

Bagi rekan-rekan pemilik blog/web, bila berkenan silahkan di link Kode Blog TUTORIAL ini demi meluaskan pembelajaran kepada para pemilih di pemilu 2009 nanti.

Dari Bandung, Jawa Barat
Salam Berbagi, ijrsh

TIPS Pemilu 2009 : 1. Pilihlah CALEG YANG PRO RAKYAT! 2. Pilihlah PARPOL YANG BERPELUANG LOLOS 2,5 % PT (untuk Pemilu DPR-RI) “AGAR SUARA ANDA TIDAK HANGUS..!!!”

BLOG INI DALAM TAHAP PENGEMBANGAN
Anda punya saran !!!
kirim by email ke : radja_indra@yahoo.com

Next Post :
Tips Cara Pilih Parpol - Tips Cara Pilih Caleg - Tips Cara Pilih Capres - Tips Mengenal Caleg Hitam - Tips Mengenal Capres Hitam - Tips Mengenal Parpol Hitam, dlsb

Pembelajaran Pemilu

Caleg DPRD Kab/Kota

Caleg DPRD Provinsi

Caleg DPR-RI

Selebritis di Pemilu 2009

Klasifikasi Parpol Peserta Pemilu 2009

PROFIL PARPOL PESERTA PEMILU 2009

Profil Lengkap Parpol Peserta Pemilu 2009

PRO KONTRA PARPOL KRISTEN

BAGAIMANA MENJADI ANGGOTA DPD ?

Perempuan, Parpol, & Pemilu 2009

JADWAL PROSES PENCALEGAN

KPU REVISI JADWAL PEMILU 2009

SYARAT ADMINISTRASI (FORMULIR), TAHAPAN SERTA SCHEDUL PENCALEGAN

KLARIFIKASI PERSYARATAN KESEHATAN & SKCK CALON LEGISLATIF

CONTOH FORMULIR ISIAN CALEG PEMILU 2009

TEKNIS PENCALEGAN PEMILU 2009 BERDASARKAN KETENTUAN UU PEMILU & KEPUTUSAN KPU

CARA PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPRD PADA PEMILU 2009 & SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPRD

CARA PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPR PADA PEMILU 2009 & SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPR

Selebritis, Politik Praktis dan Pemilu 2009

Pengantar Blog Tutorial Pemilu 2009